Oleh: Yolanda Pradhanty )*
Menjelang peringatan Hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November, semangat untuk menjaga ketertiban dan keamanan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Momentum bersejarah ini bukan hanya ajang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya rasa tanggung jawab warga negara terhadap kedamaian dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Dalam konteks ini, sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat memegang peranan penting dalam memastikan suasana yang aman, tertib, dan kondusif di seluruh wilayah Indonesia.
Polda Metro Jaya menjadi salah satu contoh nyata bagaimana aparat kepolisian berkomitmen menjaga keamanan tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto, menegaskan bahwa Polri senantiasa menghormati kebebasan berekspresi warga sepanjang dilakukan dengan tertib dan sesuai hukum. Pendekatan persuasif menjadi prioritas agar setiap kegiatan masyarakat berjalan damai, tanpa menimbulkan potensi gesekan sosial. Sikap ini menunjukkan kedewasaan institusi kepolisian dalam menyeimbangkan antara kebebasan sipil dan stabilitas publik.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menekankan pentingnya pengendalian diri dari peserta aksi dan para orator agar tidak mudah terprovokasi. Dalam pengamanan kegiatan di sekitar Gedung DPR/MPR RI, sebanyak 1.464 personel gabungan dikerahkan dengan instruksi tegas agar tidak membawa senjata api serta tetap mengutamakan dialog dan komunikasi humanis. Langkah ini mencerminkan pendekatan modern Polri yang mengedepankan perlindungan terhadap hak masyarakat sekaligus menjaga ketertiban umum. Dengan demikian, peringatan Hari Pahlawan menjadi momen yang tepat bagi seluruh pihak untuk menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi juga hasil partisipasi aktif warga.
Sementara itu, Polda Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan langkah strategis melalui audiensi antara Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Viktor T. Sihombing dengan para tokoh agama seperti Pendeta Agustinus dan Romo Marsel. Pertemuan tersebut menjadi simbol kuat dari kolaborasi antara aparat keamanan dan pemuka agama dalam menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman. Dalam pertemuan itu, Kapolda Viktor menekankan bahwa sinergi lintas elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk memperkuat ketahanan sosial dan menekan potensi konflik horizontal. Tokoh agama memiliki peran fundamental dalam memberikan pencerahan moral dan spiritual kepada umat agar tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu provokatif yang dapat merusak persatuan bangsa.
Pendeta Agustinus menilai bahwa menjaga keamanan dan ketertiban merupakan wujud nyata penghormatan terhadap nilai-nilai kepahlawanan. Baginya, pahlawan sejati masa kini adalah mereka yang berani menjaga kedamaian, menolak kekerasan, dan mengedepankan dialog dalam menghadapi perbedaan. Senada dengan itu, Romo Marsel menyampaikan bahwa masyarakat perlu terus memperkuat semangat gotong royong dan empati sosial agar tercipta lingkungan yang saling melindungi. Kehadiran tokoh-tokoh lintas agama dalam dialog tersebut menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban bukan sekadar urusan aparat, melainkan tanggung jawab moral seluruh anak bangsa.
Keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban menjadi kunci utama dalam memperkuat stabilitas nasional. Polri tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari warga. Dalam konteks kehidupan sosial yang dinamis, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai hal sederhana seperti menaati peraturan, tidak menyebarkan hoaks, serta berani melaporkan potensi gangguan keamanan di sekitar lingkungan tempat tinggal. Perilaku disiplin dan tanggung jawab sosial akan membentuk budaya tertib yang menjadi pondasi bagi kemajuan bangsa.
Di sisi lain, media massa dan media sosial juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga suasana kondusif. Di era digital, persepsi publik terhadap keamanan sering kali dipengaruhi oleh informasi yang beredar secara cepat. Karena itu, penyebaran informasi harus mengedepankan verifikasi dan edukasi, bukan provokasi. Masyarakat diharapkan mampu menjadi konsumen informasi yang cerdas, tidak mudah terpancing oleh narasi-narasi yang menyesatkan, terutama menjelang momentum penting seperti Hari Pahlawan yang kerap dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menebar isu-isu sensitif.
Hari Pahlawan seharus menjadi refleksi bagi semua pihak untuk melanjutkan semangat juang para pendahulu bangsa dalam bentuk kontribusi nyata menjaga kedamaian dan stabilitas sosial. Pahlawan masa kini bukan lagi mereka yang mengangkat senjata, melainkan yang berani menegakkan hukum, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam konteks ini, masyarakat dapat menjadi “pahlawan sosial” dengan cara menegakkan ketertiban di lingkungan masing-masing, membantu aparat dalam menjaga keamanan, serta menolak segala bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan perpecahan.
Melalui semangat kebersamaan, penghormatan terhadap hukum, dan partisipasi aktif masyarakat, Indonesia dapat terus mempertahankan ketertiban sebagai bagian dari nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para pahlawan. Kepolisian yang humanis dan masyarakat yang sadar hukum akan menjadi kombinasi ideal untuk menciptakan kehidupan berbangsa yang damai dan harmonis. Peringatan Hari Pahlawan bukan hanya mengenang masa lalu, melainkan momentum memperkuat solidaritas nasional dan komitmen bersama menjaga ketertiban demi masa depan Indonesia yang lebih aman, adil, dan sejahtera.
)* Penulis adalah Pengamat Sosial
