Oleh: Kirana Sagita )*
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat paling bawah. Kehadiran program ini menunjukkan keseriusan pemerintah membangun perekonomian yang lebih merata dengan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru.
Melalui penguatan kelembagaan ekonomi rakyat, masyarakat desa memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat daya saing ekonomi lokal.
Pembangunan ekonomi yang bertumpu pada desa memiliki arti penting karena sebagian besar potensi sumber daya nasional berada di wilayah perdesaan. Selama bertahun-tahun, berbagai aktivitas ekonomi bernilai tinggi cenderung terkonsentrasi di perkotaan. Kondisi itu membuat banyak desa hanya berperan sebagai pemasok bahan baku tanpa memperoleh nilai tambah yang optimal.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menjelaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui mekanisme yang memberikan manfaat langsung kepada warga.
Sebagian besar keuntungan koperasi akan dikembalikan kepada masyarakat desa, sedangkan sisanya menjadi pendapatan asli desa yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Skema pembagian keuntungan itu memperlihatkan bahwa hasil aktivitas ekonomi tidak terkonsentrasi pada segelintir pihak. Perputaran keuntungan tetap berada di lingkungan desa sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat usaha lokal, dan menciptakan efek berganda bagi perekonomian setempat. Model seperti ini menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa.
Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih juga didukung oleh penyediaan berbagai aset produktif. Fasilitas seperti gudang, kendaraan angkut, mobil operasional, dan sarana distribusi lainnya disiapkan untuk menunjang aktivitas usaha masyarakat. Kehadiran aset tersebut membantu pelaku usaha desa memperoleh akses logistik yang lebih baik sehingga proses distribusi barang dan hasil produksi menjadi lebih efisien.
Komitmen memperkuat desa juga ditegaskan oleh Kementerian Dalam Negeri. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, La Ode Ahmad P. Bolombo, menjelaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan Proyek Strategis Nasional yang dijalankan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
La Ode menilai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi instrumen konkret dalam mewujudkan pembangunan yang berlandaskan kemandirian dan gotong royong. Kehadiran koperasi dipandang sebagai langkah nyata untuk mengubah paradigma pembangunan yang selama ini lebih berorientasi pada kawasan perkotaan menjadi pembangunan yang bertumpu pada kekuatan desa.
Pandangan yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan menjadi salah satu pembeda utama program Koperasi Desa Merah Putih. Masyarakat desa diberikan ruang yang lebih besar untuk mengelola potensi ekonomi yang dimiliki. Pendekatan ini mendorong lahirnya berbagai kegiatan usaha yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
Perkembangan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menunjukkan hasil yang sangat positif. Data Sistem Informasi Koperasi Desa per 8 Juni 2026 mencatat sebanyak 83.362 koperasi telah berbadan hukum atau mencapai 99,66 persen dari target nasional. Capaian tersebut menunjukkan tingginya komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung agenda penguatan ekonomi berbasis desa.
Aktivitas koperasi yang telah berjalan juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Puluhan ribu gerai koperasi telah beroperasi dan melayani berbagai kebutuhan ekonomi warga. Ribuan koperasi lainnya telah mengajukan kemitraan strategis guna memperluas jaringan usaha dan meningkatkan kapasitas ekonomi lokal.
Dampak positif lain terlihat dari penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar. Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah menyerap lebih dari 321 ribu tenaga kerja, baik pekerja penuh waktu maupun paruh waktu. Penyerapan tenaga kerja itu memperlihatkan bahwa koperasi mampu menjadi instrumen efektif dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi pengangguran.
La Ode mengingatkan bahwa keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak hanya diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk. Keberhasilan program lebih ditentukan oleh kemampuan koperasi menjalankan usaha secara sehat, menjaga perputaran ekonomi, dan menghadirkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat desa.
Perhatian pemerintah terhadap kualitas implementasi juga terlihat dari keterlibatan Kantor Staf Presiden dalam mengawal percepatan operasional koperasi.
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, melakukan peninjauan langsung terhadap kesiapan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Malang untuk memastikan berbagai aspek pendukung telah tersedia.
Hasil peninjauan menunjukkan bahwa bangunan, sarana usaha, kendaraan operasional, serta sumber daya manusia telah berada dalam kondisi siap digunakan. Kesiapan itu mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam mempersiapkan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Dudung juga menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian regulasi agar koperasi yang telah siap dapat segera beroperasi secara penuh. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan manfaat ekonomi yang diharapkan dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Dukungan permodalan dan penguatan tata kelola juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga keberlanjutan program.
Koperasi Desa Merah Putih pada akhirnya bukan sekadar program pembentukan lembaga ekonomi baru. Kehadiran koperasi menjadi sarana untuk memperkuat kemandirian masyarakat, meningkatkan produktivitas usaha lokal, memperluas akses ekonomi, dan menciptakan pusat pertumbuhan baru di berbagai daerah.
Melalui penguatan koperasi, pemerintah sedang membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih kokoh, inklusif, dan berkeadilan dengan menjadikan desa sebagai kekuatan utama pembangunan Indonesia.
*) Peneliti Kebijakan Ekonomi Inklusif
