Jakarta – Gelombang demonstrasi besar-besaran yang masih terjadi sejak akhir Agustus 2025 menimbulkan keprihatinan luas. Aksi yang awalnya bertujuan menyuarakan aspirasi rakyat kini bergeser ke tindakan anarkis berupa penjarahan, perusakan fasilitas umum, hingga menyasar rumah anggota DPR. Kondisi ini mendorong berbagai pihak, termasuk organisasi keagamaan dan kepemudaan, menyerukan agar masyarakat kembali ke jalur damai.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan bahwa aspirasi rakyat tidak boleh dicoreng dengan perilaku merusak.
“Masyarakat agar menahan diri dari tindakan anarkistik, vandalisme, perusakan fasilitas publik, serta penjarahan dan pengambilan properti orang lain secara tidak hak. Penyampaian aspirasi, bahkan dalam situasi kemarahan pun, tidak boleh diikuti dengan anarkisme,” ujar Ketua MUI bidang Fatwa, Asrorun Niam.
MUI juga menegaskan, barang hasil penjarahan sebaiknya segera dikembalikan agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
“Bagi massa yang mengambil atau menguasai barang secara tidak hak, agar segera mengembalikan kepada pemilik atau pihak berwajib,” tambah Niam.
Nada serupa disampaikan dua organisasi Islam terbesar, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. PBNU seusai menemui Presiden Prabowo Subianto di Hambalang menekankan pentingnya menyalurkan aspirasi dengan cara santun.
“Jangan sampai aksi menyuarakan aspirasi justru melahirkan korban jiwa dan merugikan bangsa dan negara. PBNU mengajak seluruh warga NU untuk menjadi peneduh di tengah masyarakat,” tutur Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.
Dari Muhammadiyah, Ketua Umum Haedar Nashir juga menyerukan agar masyarakat tidak terprovokasi isu destruktif yang marak di media sosial.
“Mari kita bersama-sama mencari solusi atas problem bangsa dengan dialog dan musyawarah. Jangan terprovokasi isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” tuturnya.
Di tingkat lokal, Ketua Pemuda Muhammadiyah Lampung Selatan Ahmad Hadi Hafidi mengingatkan mahasiswa dan aparat agar menahan diri.
“Mari semuanya melihat persoalan ini secara jernih. Jangan mempertaruhkan daya emosional kita untuk kemajuan bangsa ke depan,” ujarnya.
Pesan damai juga datang dari GP Ansor Kuningan. Ketua PC GP Ansor Kuningan, Cak Imin, menyebut penyampaian pendapat adalah hak konstitusional, tetapi jangan sampai ternodai oleh kekerasan.
“Aspirasi mahasiswa adalah bagian penting dari demokrasi. Tapi jangan sampai perjuangan luhur itu tercoreng oleh tindakan merusak atau memecah belah. Yang kita butuhkan adalah dialog, bukan benturan,” tegasnya.
Sekretaris PC GP Ansor Kuningan, M. Apip Firmansyah menambahkan, pihaknya siap menjadi jembatan komunikasi.
“Mahasiswa adalah aset bangsa, polisi adalah pengayom masyarakat, dan pemerintah adalah pelayan rakyat. Semua harus duduk bersama, bukan saling berhadapan,” katanya.
Gelombang aspirasi yang muncul adalah tanda hidupnya demokrasi. Namun, jika disertai anarkisme, substansi aspirasi justru hilang. Pesan dari MUI, NU, Muhammadiyah, hingga GP Ansor menggarisbawahi pentingnya menahan diri, menjaga solidaritas, serta memilih jalan damai agar aspirasi rakyat benar-benar membawa perubahan positif, bukan menambah luka sosial bagi bangsa.
