Oleh : Iksan Akbari )*
Ketersediaan beras dengan harga terjangkau menjadi perhatian utama pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Salah satu langkah strategis yang terbukti efektif adalah program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijalankan oleh Perum Bulog. Program ini menjadi instrumen vital untuk menekan laju kenaikan harga beras yang kerap terjadi akibat fluktuasi pasokan, terutama menjelang musim paceklik.
Perum Bulog mencatat penyaluran harian beras SPHP pada 25 Agustus 2025 mencapai lebih dari 8.000 ton yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Total penyaluran sepanjang tahun ini telah menembus angka 259 ribu ton, mencerminkan komitmen pemerintah melalui Bulog dalam memastikan keterjangkauan beras bagi masyarakat. Data Panel Harga Badan Pangan Nasional menunjukkan hasil positif, di mana harga beras medium mengalami tren penurunan di 196 kabupaten/kota, dari Rp14.332 per kilogram pada minggu kedua Agustus menjadi Rp14.239 pada minggu ketiga. Penurunan ini menandakan program SPHP berhasil memberikan dampak nyata terhadap stabilisasi harga.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan distribusi masif yang dilakukan melalui berbagai saluran resmi merupakan kunci keberhasilan program ini. Dengan stok yang cukup dan jaringan distribusi yang menjangkau hingga pelosok desa, Bulog berupaya memastikan tidak ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Penyaluran SPHP tidak hanya dilakukan melalui Rumah Pangan Kita (RPK) dan ritel modern, tetapi juga melalui koperasi desa, outlet pangan binaan, hingga Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar bersama pemerintah daerah.
Langkah strategis ini tidak berhenti di tingkat nasional. Di daerah, upaya memperluas distribusi terus dilakukan. Perum Bulog Aceh, misalnya, telah mendistribusikan 2.800 ton beras SPHP ke 23 kabupaten/kota dan menargetkan penambahan suplai harian antara 200 hingga 300 ton. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pelaksanaan GPM di tingkat kecamatan menjadi bukti sinergi lintas sektor dalam menjaga ketahanan pangan. Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp13.100 per kilogram tetap dijaga agar masyarakat tidak terbebani, meski harga beras di pasaran cenderung naik akibat pasokan terbatas sebelum panen raya.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyoroti pentingnya peran kepala pasar dalam mendukung pemerataan distribusi SPHP. Menurutnya, tidak semua pedagang mampu mengakses beras SPHP karena keterbatasan teknis, seperti kewajiban menggunakan aplikasi atau membeli dalam jumlah besar. Dalam situasi ini, kepala pasar diharapkan mampu membantu mengatur distribusi agar lebih merata, sehingga tidak ada pedagang yang tertinggal. Pendekatan ini penting agar manfaat program dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk pedagang kecil yang hanya membutuhkan pasokan dalam jumlah terbatas.
Efektivitas SPHP tidak hanya terletak pada volume distribusi, tetapi juga pada pengelolaan rantai pasok yang transparan dan inklusif. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari BUMN pangan, kementerian/lembaga, hingga perangkat daerah, Bulog memperkuat perannya sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas harga beras. Komitmen ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh di tengah dinamika pasar global dan ancaman inflasi pangan.
Selain itu, distribusi yang merata juga menjadi langkah strategis untuk mengantisipasi potensi disparitas harga antarwilayah. Dengan jangkauan yang luas hingga tingkat desa, program SPHP memastikan masyarakat di daerah terpencil mendapatkan akses yang sama terhadap beras dengan harga terjangkau. Hal ini penting karena ketimpangan distribusi sering kali memicu lonjakan harga di wilayah tertentu, yang berimbas pada daya beli masyarakat.
Dampak positif dari program SPHP yang dijalankan Bulog menunjukkan bahwa intervensi pemerintah di sektor pangan tetap relevan dan diperlukan. Dalam konteks ketahanan pangan, mekanisme pasar saja tidak cukup untuk melindungi masyarakat dari gejolak harga yang tak terduga. Oleh karena itu, keberadaan SPHP tidak hanya berfungsi sebagai pengendali harga, tetapi juga sebagai jaminan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan pokoknya.
Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat juga menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan program. Konsumen perlu memahami tujuan SPHP bukan hanya untuk menyediakan beras murah, tetapi untuk menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi gejolak yang merugikan semua pihak. Dengan kesadaran ini, masyarakat akan lebih bijak dalam berbelanja dan tidak terjebak dalam panic buying yang justru bisa memicu kelangkaan.
Distribusi SPHP bukan sekadar program teknis, tetapi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas nasional. Dengan turunnya harga beras di hampir 200 kabupaten/kota, SPHP membuktikan diri sebagai kebijakan yang tepat sasaran. Namun, keberhasilan ini harus dijaga melalui penguatan sistem, pengawasan yang ketat, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Jika konsistensi ini terus dipertahankan, maka cita-cita mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan bukan sekadar retorika, tetapi menjadi kenyataan yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
)*Penulis adalah seorang Pengamat Ekonomi
.
