Jakarta – Penanganan masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia memerlukan perhatian serius, khususnya dalam hal rehabilitasi pengguna. Rehabilitasi yang efektif bukan hanya membantu individu terbebas dari ketergantungan, tetapi juga menjadi langkah krusial dalam memutus rantai penyalahgunaan yang terus terjadi.
Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mendorong agar setiap kabupaten kota memiliki gedung rehabilitasi pengguna narkoba. Fasilitas tersebut dibutuhkan untuk menampung para pengguna narkoba yang jumlahnya sangat banyak.
“Dalam bidang rehabilitasi, saya kira ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua, dan kita mendorong agar tempat-tempat rehabilitasi ini bisa dibangun di tingkat kabupaten, kecamatan” kata Kapolri Listyo.
Dengan alokasi anggaran yang lebih besar, pusat-pusat rehabilitasi dapat meningkatkan kualitas layanan, menyediakan tenaga ahli yang memadai, serta membangun infrastruktur yang mendukung proses pemulihan.
“Anggaran yang cukup adalah kunci untuk memastikan bahwa program-program ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata, serta pengoptimalan tempat-tempat herabilitasi dapat meningkatkan kesadaran para pengguna untuk mengikuti program rehabilitasi.” Lanjutnya
Meskipun rehabilitasi memerlukan anggaran tinggi, pemerintah telah bertekad tidak hanya menangkap pelaku bandar dan pengedar, melainkan juga merehabilitasi pengguna narkoba. Polri telah memberikan program rehabilitasi dalam sebulan sejak 4 November s.d. 4 Desember 2024.
“Kami telah melaksanakan program rehabilitasi kepada 469 pengguna narkoba, yang menjadi bentuk keseriusan dalam penanganan narkoba terhadap pengguna,” ungkap Listyo
Sementara itu, praktisi hukum, Sanggun Ragahdo Yosodiningrat dalam program Crosscheck Medcom.id. mengatakan dalam upaya memberikan rehabilitasi yang efektif bagi para pengguna, Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan anggaran untuk rehabilitasi guna mendukung proses pemulihan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
“Dengan menggenjot rehabilitasi pengguna narkoba, Indonesia harus siap dengan konsekuensi peningkatan anggaran. Anggaran itu digunakan untuk mengatasi lembaga pemasyarakatan (LP) yang penuh.” kata Ragahdo.
Selain peningkatan anggaran, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah juga menjadi hal yang penting. Kerja sama ini dapat memperluas akses rehabilitasi ke berbagai wilayah, khususnya daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau.
Keberhasilan program rehabilitasi ini juga bergantung pada komitmen bersama untuk mengimplementasikan kebijakan yang berbasis bukti. Dengan peningkatan efektivitas rehabilitasi, diharapkan angka pengguna narkoba dapat menurun secara signifikan, , sehingga Indonesia dapat semakin dekat pada visi menjadi negara bebas narkoba. Masyarakat pun didorong untuk terus mendukung upaya rehabilitasi sebagai bagian dari solusi penanganan masalah narkoba secara menyeluruh. [*]
