JAKARTA – Apresiasi terhadap mekanisme peradilan militer menguat dalam penanganan kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis KontraS, Andrie Yunus. Langkah ini dinilai sebagai instrumen penting untuk memastikan proses hukum berjalan tegas, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya karena adanya dugaan keterlibatan oknum prajurit TNI.
Prabowo Subianto menegaskan komitmennya agar kasus tersebut diusut hingga tuntas tanpa menyisakan celah impunitas. Ia memerintahkan aparat penegak hukum untuk tidak hanya menindak pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri pihak yang berada di balik peristiwa tersebut.
Dalam keterangannya, Presiden menyebut aksi penyiraman air keras sebagai kejahatan serius yang menyerupai terorisme. Ia menilai tindakan tersebut tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga mengancam rasa aman publik. Karena itu, Presiden menekankan pentingnya penegakan hukum yang menyeluruh dan tanpa kompromi.
“Ini adalah terorisme. Ini tindakan biadab. Harus kita kejar dan usut sampai tuntas,” tegasnya. Ia juga memastikan bahwa tidak akan ada perlakuan khusus apabila ditemukan keterlibatan aparat negara. Menurutnya, supremasi hukum harus ditegakkan demi mewujudkan Indonesia yang beradab.
Sejalan dengan hal tersebut, pakar hukum Fransiscus Xaverius Tangkudung menilai bahwa penerapan peradilan militer merupakan langkah tepat. Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, setiap prajurit TNI tunduk pada yurisdiksi peradilan militer dalam perkara pidana.
Menurut Frans, mekanisme tersebut justru menjamin ketegasan dalam pemberian sanksi. Ia menilai sistem peradilan militer memiliki standar yang kuat dan konsisten dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelanggaran berat, sehingga dapat menjaga kredibilitas institusi sekaligus memberikan kepastian hukum.
Di sisi lain, proses penanganan perkara terus berjalan. Kepala Pusat Penerangan TNI, Aulia Dwi Nasrullah, menyampaikan bahwa penyidikan terhadap empat prajurit yang diduga terlibat masih berlangsung. Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI saat ini tengah mendalami peran masing-masing terduga.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum dan menunggu hasil penyidikan secara menyeluruh. Dengan sinergi antara ketegasan Presiden dan optimalisasi peradilan militer, penanganan kasus ini diharapkan mampu menghadirkan keadilan bagi korban sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.. (*)
