Jakarta, — Peringatan Hari Pahlawan tahun ini tidak hanya menjadi ajang refleksi atas perjuangan para pejuang kemerdekaan, tetapi juga menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk meneguhkan kembali nilai penghormatan terhadap jasa para pemimpin yang telah meletakkan fondasi pembangunan nasional. Salah satu sosok yang kembali menjadi perbincangan publik adalah Presiden ke-2 Republik Indonesia, H. M. Soeharto, yang dinilai layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional atas dedikasi dan kontribusinya dalam memajukan bangsa.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyampaikan bahwa setiap kepala negara yang pernah memimpin Republik Indonesia memiliki jasa dan perannya masing-masing. Dalam pandangannya, Soeharto adalah sosok pemimpin yang hadir di masa-masa sulit dan berhasil membawa Indonesia keluar dari keterpurukan ekonomi pasca-pergolakan politik nasional.
“Saya melihat bahwa setiap kepala negara itu memiliki jasa kepada republik, dan kita bisa melihat dari track record yang sudah ada, bahwa Presiden Soeharto termasuk kepala negara yang mengambil alih pimpinan negara di saat Indonesia sedang dalam kondisi ekonomi yang terpuruk,” ujar Eddy.
Ia menegaskan, di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia berhasil memulihkan stabilitas ekonomi dan mencatatkan pertumbuhan yang signifikan. “Menurut saya, itu merupakan salah satu jasa besar dari beliau,” tambah Eddy.
Eddy menilai, momentum Hari Pahlawan tahun ini menjadi waktu yang tepat bagi masyarakat dan negara untuk menilai kembali peran penting Soeharto secara objektif. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan dukungan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto sebagai wujud sikap bangsa besar yang menghormati jasa para pemimpinnya. “Bangsa besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan dan para pemimpinnya, termasuk mereka yang telah berjasa membangun pondasi negara ini,” ujarnya.
Sementara itu, peneliti sekaligus Wakil Direktur Intelligence and National Security Studies (INSS), Yusup Rahman Hakim, menilai bahwa kebijakan-kebijakan strategis yang dilahirkan pada masa pemerintahan Soeharto memberikan pengaruh signifikan terhadap pembentukan karakter bangsa, sistem pemerintahan, dan fondasi ekonomi nasional.
“Sejumlah kebijakan pada masa pemerintahan Soeharto memiliki pengaruh besar terhadap penguatan kapasitas negara, terutama dalam bidang pendidikan dasar, pembangunan administrasi pemerintahan, dan ketahanan pangan,” jelas Yusup.
Ia mencontohkan, program pembangunan sekolah dasar secara masif pada awal 1970-an, reformulasi struktur perencanaan pembangunan, serta modernisasi pertanian di era 1980-an merupakan bagian dari proses nation-building yang membentuk struktur sosial dan ekonomi Indonesia hingga saat ini.
“Pembangunan yang dilakukan saat itu tidak hanya fisik, tetapi juga membangun kapasitas manusia Indonesia yang produktif. Itulah warisan nyata yang masih dirasakan hingga sekarang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yusup mengingatkan bahwa mekanisme penetapan gelar Pahlawan Nasional sudah memiliki kerangka hukum dan proses verifikasi yang ketat. Karena itu, menurutnya, diskusi mengenai Soeharto sebagai calon Pahlawan Nasional patut dilakukan secara terbuka dan ilmiah.
“Diskusi mengenai Soeharto sebagai Pahlawan Nasional sah untuk dibahas selama penilaiannya berpijak pada data dan fakta sejarah, bukan sekadar opini yang saling menegasikan,” ujarnya.
Seiring dengan semangat Hari Pahlawan, wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dinilai menjadi langkah moral bangsa untuk menegaskan bahwa Indonesia tidak melupakan jasa para pemimpinnya. Menghormati jasa Soeharto berarti mengakui sejarah panjang perjuangan bangsa dalam membangun kemandirian dan stabilitas nasional sebuah sikap bangsa besar yang menghargai masa lalunya untuk melangkah lebih kuat ke masa depan.
