Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI menegaskan komitmen bahwa pembahasan RKUHAP berlangsung terbuka dan transparan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Hal ini sekaligus
Tag: RKUHAP
DPR Tegaskan Komitmen Supremasi Sipil dalam RKUHAP
Jakarta – DPR Tegaskan Tidak Ada Upaya Menghidupkan Dwifungsi ABRI dalam RKUHAP. Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menegaskan bahwa ketentuan
Pembahasan RKUHAP Dilakukan Terbuka dan Transparan
Oleh: Raka Mahadewa )* Reformasi hukum pidana di Indonesia mencapai babak penting dengan dibahasnya RKUHAP secara terbuka dan inklusif. Upaya ini bukan
RKUHAP Mewujudkan Peradilan yang Lebih Transparan dan Akuntabel
Oleh: Kristian Romero Tampubolon )* Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kini berada di fase kritis menjelang berlakunya KUHP baru pada
RKUHAP Tegaskan Komitmen Negara Lindungi Perempuan, Anak, dan Kaum Disabilitas
Jakarta — Pembahasan lanjutan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali digelar di Gedung DPR RI dengan fokus utama pada perlindungan
Komitmen Pemerintah dan DPR Wujudkan RKUHAP yang Inklusif dan Humanis
Jakarta — Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terus menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam proses
Pemerintah Pastikan Beri Atensi Masyarakat dalam Pembahasan RKUHAP
Oleh : Faranisa Diajeng )* Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan bahwa proses revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) akan
Audiensi dengan Kelompok Masyarakat Bukti Pembahasan RKUHAP Transparan
Oleh : Denov Afrisal )* Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) tengah menjadi sorotan publik. Di tengah berbagai kekhawatiran akan