Oleh: Igianus Warambae*)
Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Papua, berbagai tokoh adat dan pemimpin masyarakat telah menyuarakan dukungan mereka untuk pelaksanaan pemilihan yang aman dan damai. Inisiatif ini mencerminkan komitmen kuat dari para pemangku kepentingan lokal untuk memastikan proses demokrasi berjalan lancar di wilayah tersebut.
Tokoh Adat Suku Kamoro, Marianus Magnaiteku, menekankan pentingnya memandang Pilkada bukan hanya sebagai ajang perbedaan pilihan, tetapi sebagai kesempatan berharga untuk merayakan demokrasi di tanah Papua. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung kelancaran Pilkada, dengan tujuan menjadikan Papua sebagai rumah bersama yang lebih baik.
Magnaiteku juga mengingatkan bahwa menjaga kedamaian dan keamanan selama proses Pilkada adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Papua. Ia menekankan pentingnya menjaga Papua sebagai tanah yang damai dan terus berkembang ke arah yang lebih baik. Lebih lanjut, tokoh adat ini menegaskan bahwa Pilkada merupakan agenda nasional yang memerlukan dukungan dari semua pihak.
Dalam upaya mewujudkan Pilkada yang aman dan damai, Magnaiteku mengimbau masyarakat untuk menghindari segala bentuk tindakan yang dapat memicu gesekan, baik antar pasangan calon maupun antar pendukung. Ia meyakini bahwa dengan menjaga ketenangan dan ketertiban, Papua dapat menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang damai dan penuh kebersamaan.
Seruan untuk Pilkada yang aman dan damai juga bergema di Kabupaten Keerom, Papua. Memasuki masa kampanye, sejumlah tokoh setempat telah menyuarakan penolakan terhadap politik identitas yang masih digunakan secara masif oleh oknum-oknum tertentu dalam upaya memenangkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua.
Ketua Dewan Adat Keerom, Jakobus Mekawa, mengajak semua pihak untuk bersikap lebih dewasa dalam berpolitik. Ia menegaskan bahwa proses Pemilu damai yang sedang berlangsung telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, Mekawa menganggap tidak etis jika ada pihak yang terus berupaya membodohi masyarakat dengan isu-isu SARA.
Mekawa mengingatkan bahwa semua masyarakat Papua memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Ia menekankan bahwa calon-calon yang maju dalam Pilkada Gubernur semuanya merupakan putra-putri asli Papua, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Otonomi Khusus Papua.
Sementara itu, pihak keamanan juga turut berperan aktif dalam upaya mewujudkan Pilkada yang aman dan damai di Papua. Kepolisian Daerah Papua telah mengintensifkan razia cipta kondisi menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. Razia ini melibatkan personel gabungan dari berbagai Satuan Kerja (Satker) Polda Papua.
Kepala Unit III Jatanras Polda Papua, Iptu Gema Brajaksono, menegaskan bahwa razia ini menyasar kendaraan yang terindikasi terlibat dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), serta peredaran narkoba dan senjata tajam (sajam).
Razia ini tidak hanya terbatas pada pemeriksaan pemilik kendaraan, tetapi juga melibatkan pemeriksaan barang bawaan dengan bantuan personel polisi wanita (Polwan). Brajaksono menekankan bahwa tidak ada celah bagi tindak pidana apapun, termasuk curanmor, curas, curat, dan peredaran narkoba. Ia menegaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari tugas kepolisian untuk membasmi hal-hal yang dapat mengganggu keamanan menjelang Pilkada.
Inisiatif-inisiatif yang diambil oleh tokoh adat, pemimpin masyarakat, dan aparat keamanan ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif akan pentingnya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan Pilkada yang aman dan damai di Papua. Upaya-upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kelancaran proses pemilihan, tetapi juga untuk menjaga persatuan dan mencegah potensi konflik yang mungkin timbul di antara pasangan calon maupun pendukung mereka.
Peran aktif tokoh adat seperti Marianus Magnaiteku dan Jakobus Mekawa dalam menyuarakan pentingnya Pilkada yang aman dan damai mencerminkan kearifan lokal yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Papua. Mereka tidak hanya berperan sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong partisipasi demokratis yang sehat dan konstruktif. Dengan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan menghormati keragaman, para tokoh adat ini berupaya membangun fondasi yang kuat bagi demokrasi di Papua.
Di sisi lain, langkah proaktif yang diambil oleh Kepolisian Daerah Papua dalam mengamankan situasi menjelang Pilkada menunjukkan keseriusan aparat keamanan dalam mendukung terwujudnya pemilihan yang aman dan damai. Razia yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk mencegah tindak kriminal, tetapi juga untuk menciptakan rasa aman di kalangan masyarakat sehingga mereka dapat menggunakan hak pilihnya tanpa rasa takut atau tertekan.
Kolaborasi antara tokoh adat, pemimpin masyarakat, dan aparat keamanan dalam mendorong Pilkada yang aman dan damai di Papua merupakan contoh baik bagaimana berbagai elemen masyarakat dapat bersinergi untuk mewujudkan tujuan bersama. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Papua memiliki kapasitas dan kemauan untuk menyelesaikan tantangan-tantangan politik dan sosial mereka secara mandiri dan damai.
Melalui upaya-upaya ini, Papua tidak hanya berpotensi untuk menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang sukses, tetapi juga dapat membuktikan bahwa keberagaman bukanlah hambatan, melainkan kekuatan dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.
*) Penulis merupakan Aktivis HAM Papua.
