Oleh : Rivka Mayangsari*)
Transformasi kebijakan sosial di Indonesia kini semakin mengedepankan pendekatan berbasis data. Salah satu terobosan nyata terlihat dalam mekanisme rekrutmen Program Sekolah Rakyat yang tidak lagi menggunakan pola pendaftaran umum, melainkan mengandalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pendekatan ini menjadi bukti bahwa pemerintah serius memastikan setiap intervensi sosial benar-benar tepat sasaran dan menyentuh kelompok yang paling membutuhkan.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa sistem rekrutmen Sekolah Rakyat dirancang secara khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin yang berada pada desil 1 dan desil 2. Menurutnya, program ini merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperluas akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan.
Dengan tidak dibukanya pendaftaran umum, pemerintah memastikan bahwa peluang pendidikan dalam program ini tidak diperebutkan secara bebas, melainkan diarahkan secara spesifik kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Pendekatan ini menandai perubahan paradigma dari sistem berbasis permintaan menjadi sistem berbasis kebutuhan yang terukur.
Agus Jabo Priyono menekankan bahwa integrasi program berbasis data menjadi fondasi utama dalam memastikan efektivitas kebijakan sosial. DTSEN hadir sebagai instrumen penting yang menggabungkan berbagai sumber data untuk menghasilkan gambaran yang akurat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih presisi dan berdampak nyata.
Dalam implementasinya, pemerintah juga mendorong peran aktif pemerintah daerah untuk berkoordinasi apabila menemukan kendala di lapangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan tetap relevan dengan kondisi aktual masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga kualitas dan akurasi data.
Direktur Pemberdayaan Sosial Masyarakat, Adrianus Ala, menambahkan bahwa pemerintah pusat siap memberikan dukungan penuh kepada daerah dalam proses rekrutmen Sekolah Rakyat. Ia menyebutkan bahwa pembentukan kelompok masyarakat berbasis DTSEN akan terus didorong agar program pemberdayaan dapat berjalan lebih terarah dan efektif.
Menurut Adrianus Ala, DTSEN tidak hanya berfungsi sebagai alat seleksi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat program pemberdayaan masyarakat. Dengan basis data yang kuat, intervensi sosial dapat dirancang secara lebih terintegrasi, mulai dari pendidikan hingga bantuan sosial lainnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul juga telah menegaskan bahwa penggunaan DTSEN menjadi langkah penting dalam memastikan penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran. Hal ini menunjukkan konsistensi pemerintah dalam mengedepankan pendekatan berbasis data dalam setiap kebijakan sosial.
Di tingkat daerah, implementasi kebijakan ini juga mendapatkan dukungan penuh. Tim Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Hanafi, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran secara umum, melainkan menggunakan mekanisme penjangkauan langsung kepada calon siswa yang telah teridentifikasi dalam DTSEN.
Pendekatan ini memastikan bahwa proses seleksi dilakukan secara objektif dan transparan. Hanafi juga menjamin bahwa rekrutmen bebas dari praktik “jalur belakang” atau intervensi pihak tertentu. Hal ini sejalan dengan semangat Instruksi Presiden Nomor 8 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menuntut integritas penuh dalam setiap program pemerintah.
Untuk menjaga akuntabilitas, masyarakat juga diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan. Melalui aplikasi pengecekan DTSEN, publik dapat memverifikasi status data dan melaporkan apabila ditemukan ketidaksesuaian. Partisipasi ini menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem yang transparan dan terpercaya.
Selain itu, pemerintah menerapkan sistem verifikasi berlapis yang melibatkan berbagai instansi, mulai dari SDM PKH, Dinas Sosial, hingga Badan Pusat Statistik (BPS). Proses ini memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Jika ditemukan perbedaan antara data administratif dan fakta aktual, tim akan melakukan survei langsung untuk validasi.
Pendekatan berbasis data ini menjadi langkah maju dalam reformasi kebijakan sosial di Indonesia. Dengan memanfaatkan DTSEN, pemerintah tidak hanya meningkatkan akurasi penargetan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap program-program yang dijalankan.
Program Sekolah Rakyat, dalam konteks ini, menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan pendidikan dapat diintegrasikan dengan sistem data nasional untuk menghasilkan dampak yang lebih luas. Anak-anak dari keluarga miskin kini memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pendidikan berkualitas, tanpa harus bersaing dengan kelompok yang lebih mampu.
Ke depan, penggunaan data dalam kebijakan sosial diharapkan terus diperluas dan disempurnakan. Tantangan seperti pembaruan data dan integrasi lintas sektor perlu terus diatasi agar sistem ini tetap relevan dan efektif. Namun, dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, DTSEN diyakini akan menjadi fondasi penting dalam membangun sistem kesejahteraan sosial yang modern dan berkeadilan.
Pada akhirnya, pendekatan data-driven dalam rekrutmen Sekolah Rakyat bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga tentang keadilan. Dengan memastikan bahwa bantuan dan layanan pendidikan diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan, pemerintah telah mengambil langkah penting dalam mewujudkan pemerataan kesempatan dan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.
*) Pemerhati Sosial
