Oleh: Bara Winatha*)
Pembangunan manusia menjadi salah satu fondasi utama dalam perjalanan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan arah kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sumber daya manusia, kesejahteraan pendidik, serta pembentukan generasi yang mampu menghadapi persaingan global.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan bahwa pemerintah terus memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas melalui pengembangan SMA Unggul Garuda sebagai bagian dari upaya menyiapkan talenta unggul nasional. Program tersebut dirancang untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak berprestasi dari berbagai daerah agar memperoleh pendidikan dengan standar tinggi tanpa terhambat kondisi ekonomi maupun keterbatasan geografis. Melalui pendekatan tersebut, pembangunan manusia ditempatkan sebagai investasi jangka panjang yang menentukan kemampuan Indonesia bersaing di tingkat global.
SMA Unggul Garuda menjadi salah satu gambaran konkret bagaimana pemerataan pendidikan diarahkan agar tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Pada 2026, pemerintah telah menggandeng 47 instansi pendidikan dalam skema SMA Unggul Garuda Transformasi serta menyelesaikan empat sekolah baru melalui skema SMA Unggul Garuda Baru. Dengan demikian, terdapat 51 pusat pendidikan bermutu tinggi yang tersebar di 20 provinsi dan 39 kabupaten atau kota.
Pemerintah menargetkan jumlah SMA Unggul Garuda terus bertambah hingga mencapai 100 sekolah pada 2029. Perluasan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak dapat dilepaskan dari upaya memperluas kesempatan anak-anak daerah untuk mendapatkan pendidikan yang mampu mengantarkan mereka menuju perguruan tinggi terbaik dan kemudian berkontribusi bagi pembangunan daerah asalnya.
Keberpihakan terhadap pemerataan juga terlihat dari lokasi empat SMA Unggul Garuda Baru yang berada di Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara. Pemilihan wilayah tersebut menunjukkan upaya pemerintah memperluas pusat pertumbuhan pendidikan hingga keluar dari konsentrasi pembangunan di Pulau Jawa. Dengan cara itu, kesempatan mendapatkan pendidikan berkualitas dapat semakin dekat dengan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Dari sisi kualitas pembelajaran, SMA Unggul Garuda mengembangkan kurikulum pengayaan global seperti International Baccalaureate Diploma Program yang dipadukan dengan kurikulum nasional berbasis sains, teknologi, rekayasa, dan matematika. Sistem pendidikan berasrama juga diterapkan untuk membentuk karakter, kepemimpinan, kemandirian, sekaligus memberikan ruang pembelajaran yang lebih intensif.
Akses pendidikan tersebut diperkuat melalui dukungan pembiayaan. Pemerintah telah menyediakan lebih dari 3.400 beasiswa penuh yang terdiri atas 640 kuota bagi peserta didik sekolah baru dan 2.798 beasiswa untuk siswa sekolah transformasi. Dukungan tersebut menjadi penting karena kualitas pendidikan hanya dapat memberikan dampak luas apabila kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi memiliki kesempatan yang sama untuk mengaksesnya.
Penguatan pembangunan manusia juga tercermin dari tingkat penerimaan masyarakat terhadap pemerintahan. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Iwan Setiawan mengatakan bahwa hasil survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia yang mencatat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo sebesar 80,7 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 82,1 persen menunjukkan adanya penerimaan masyarakat yang kuat terhadap arah kebijakan pemerintah.
Iwan menilai tingkat kepuasan dan kepercayaan tersebut tidak terlepas dari kebijakan yang mulai dirasakan masyarakat, termasuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, Makan Bergizi Gratis, penguatan koperasi dan ekonomi desa, serta program yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan. Menurutnya, masyarakat pada akhirnya menilai pemerintah berdasarkan manfaat kebijakan yang hadir dalam kehidupan sehari-hari.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar mengatakan bahwa pembangunan selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran diarahkan tidak hanya pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas manusia, kesejahteraan pendidik, serta penguatan kerukunan antarumat beragama. Sepanjang 2025-2026, Kementerian Agama mencatat sebanyak 5.180.170 siswa menerima Program Indonesia Pintar dengan total anggaran Rp4,038 triliun. Dukungan pendidikan tinggi juga diberikan kepada 289.255 mahasiswa melalui KIP-Kuliah dengan nilai bantuan mencapai Rp3,032 triliun.
Perhatian pemerintah juga diarahkan kepada tenaga pendidik sebagai komponen penting dalam menentukan kualitas pembelajaran. Pada 2025, sebanyak 452.796 guru madrasah dan guru pendidikan agama menerima Tunjangan Profesi Guru dengan anggaran Rp19,148 triliun. Jumlah tersebut meningkat pada 2026 menjadi 671.704 guru dengan anggaran Rp25,996 triliun. Selain itu, sebanyak 183.787 dosen telah memperoleh sertifikasi dan tunjangan dengan total anggaran Rp5,783 triliun.
Berbagai kebijakan tersebut memberikan pelajaran bahwa pembangunan manusia harus dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah tidak cukup hanya membangun sekolah, tetapi juga terus memastikan tersedianya peserta didik yang memiliki akses, guru yang sejahtera dan berkualitas, serta lingkungan pendidikan yang mampu membentuk karakter dan kompetensi.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dengan demikian dapat dibaca sebagai fase penguatan fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Pemerataan sekolah unggulan, perluasan beasiswa, dukungan pendidikan bagi jutaan peserta didik, peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, serta upaya menjaga kepercayaan publik merupakan bagian dari investasi yang manfaatnya akan menentukan kualitas generasi Indonesia di masa depan. Melalui fondasi tersebut, visi Indonesia Emas 2045 tidak berhenti sebagai target pembangunan, tetapi memiliki pijakan sumber daya manusia yang lebih kuat untuk diwujudkan.
*) Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.
