JAKARTA — Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penguatan fondasi pembangunan melalui stabilitas ekonomi, program sosial, dan pemberdayaan sektor produktif. Di tengah ketidakpastian global, keberlanjutan kebijakan ekonomi dan pemerataan akses terhadap kebutuhan dasar menjadi faktor penting untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mochammad Firman Hidayat menilai perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan dalam menghadapi berbagai tekanan internasional, termasuk konflik geopolitik, perubahan kebijakan perdagangan, dan dampak fenomena El Niño.
“Ekonomi Indonesia terbukti resilien. Pertumbuhan tetap berada di atas lima persen, inflasi terjaga, dan sejumlah kebijakan seperti hilirisasi turut menjadi faktor pendorong ketahanan ekonomi nasional,” ujar Firman.
Menurut Firman, stabilitas ekonomi perlu diikuti reformasi struktural agar pertumbuhan semakin produktif dan mampu menciptakan nilai tambah. Penguatan industri, peningkatan daya saing, dan konsistensi kebijakan dinilai penting untuk memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Dari perspektif sosial dan politik, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyoroti hasil survei yang menggambarkan penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Jika digabungkan yang sangat puas dengan yang puas itu totalnya ada 65,4 persen,” ujar Adi.
Survei PPI yang dilaksanakan pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi tersebut juga mencatat 32,5 persen responden menyatakan tidak puas, sementara 2,1 persen lainnya tidak menjawab atau menyatakan tidak tahu. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, bantuan sosial, dan layanan kesehatan menjadi sejumlah aspek yang berkaitan dengan penilaian masyarakat terhadap pemerintah.
Selain program sosial, penguatan ekonomi di tingkat desa dinilai berperan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Kepala Center of Food, Energy and Sustainability Development INDEF Abra Talattov memandang Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berpotensi memperbaiki distribusi pangan dengan menghubungkan daerah penghasil dan wilayah yang mengalami kekurangan pasokan.
“Yang paling penting adalah bagaimana nanti KDMP ini bisa menjadi lembaga yang bisa menyeimbangkan antara daerah yang surplus dengan daerah yang kekurangan bahan pangan,” ujar Abra dalam diskusi publik INDEF.
Menurut Abra, koperasi desa dapat membantu mengefisienkan rantai pasok sehingga distribusi pangan lebih merata dan harga lebih terjaga. Jika dikelola secara efektif, mekanisme tersebut juga berpeluang memperluas akses pasar bagi petani dan peternak serta meningkatkan manfaat ekonomi dari produksi pangan.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, tantangan pembangunan terletak pada upaya memastikan stabilitas makroekonomi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan tata kelola, evaluasi program prioritas, dan penguatan distribusi pangan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif serta memperluas manfaat pembangunan ke berbagai daerah. (*)
