Oleh Juliana Lestari )*
Kesepakatan kerja sama pertahanan antara Indonesia, Turki, Pakistan, dan Qatar melalui kemitraan BADR membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat industri pertahanan nasional sekaligus membangun kemandirian teknologi militer. Penandatanganan nota kesepahaman di Doha, Qatar, pada Rabu (21/10/2026), menunjukkan bahwa pengembangan kemampuan pertahanan tidak hanya bergantung pada pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista), tetapi juga pada penguasaan teknologi, peningkatan kapasitas produksi, dan kolaborasi antarnegara. Bagi Indonesia, kerja sama ini dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi nasional di tengah dinamika geopolitik dunia.
Kesepakatan tersebut melibatkan sejumlah pejabat tinggi dari empat negara. Indonesia diwakili Wakil Menteri Pertahanan Yusuf Jauhari, Turki oleh Menteri Pertahanan Nasional Yasar Guler, Qatar oleh Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Sheikh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Thani, serta Pakistan oleh Menteri Pertahanan Khawaja Muhammad Asif. Keterlibatan para pejabat tersebut memperlihatkan keseriusan dalam membangun kolaborasi untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan mengembangkan industri strategis masing-masing negara.
Kepala Badan Industri Pertahanan Turki, Haluk Gorgun, menilai bahwa keberlanjutan industri pertahanan membutuhkan pertukaran teknologi dan peningkatan kemampuan produksi dalam negeri. Menurutnya, pengembangan bersama serta penguatan kapasitas manufaktur domestik menjadi unsur penting dalam membangun industri pertahanan yang berkelanjutan. Pandangan tersebut relevan bagi Indonesia yang masih memiliki pekerjaan besar untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemasok persenjataan asing sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.
Kemandirian pertahanan seharusnya tidak hanya dipahami sebagai kemampuan menyediakan alutsista untuk memenuhi kebutuhan militer. Lebih dari itu, kemandirian mencakup penguasaan desain, pengembangan komponen, pemeliharaan, perbaikan, hingga peningkatan teknologi secara berkelanjutan. Jika kemitraan BADR mampu diarahkan pada pengembangan kemampuan tersebut, Indonesia berpeluang memperoleh manfaat lebih besar daripada sekadar menjadi pembeli produk pertahanan. Transfer teknologi yang terukur dapat memperkuat perusahaan nasional, membuka kesempatan kerja bagi tenaga ahli, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor industri strategis.
Namun nota kesepahaman BADR belum menjelaskan secara terperinci proyek persenjataan yang akan dikembangkan, mekanisme produksi, maupun pembagian tanggung jawab setiap negara. Untuk itu, kesepakatan ini masih membutuhkan tindak lanjut berupa perencanaan teknis, penetapan prioritas, dan penyusunan skema kerja sama yang jelas. Sebab, tanpa langkah konkret, kemitraan strategis berisiko berhenti pada komitmen diplomatik tanpa memberikan dampak berarti terhadap kemampuan industri nasional.
Pemerintah memastikan bahwa setiap bentuk kolaborasi memberikan keuntungan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan pertahanan Indonesia. Kemampuan industri domestik harus menjadi pertimbangan utama agar kerja sama internasional benar-benar mendorong penguasaan teknologi, bukan memperpanjang ketergantungan terhadap produk luar negeri. Transparansi, efisiensi anggaran, dan pengawasan pelaksanaan proyek juga penting agar seluruh program dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta memberikan manfaat jangka panjang bagi negara.
Di sisi lain, penguatan pertahanan melalui BADR tidak berarti Indonesia harus meninggalkan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia tidak ingin terikat pada blok kekuatan maupun pakta militer tertentu. Sikap ini mencerminkan komitmen untuk mempertahankan kebebasan menentukan kebijakan luar negeri sekaligus menjaga hubungan baik dengan berbagai negara.
Presiden Prabowo juga menekankan penolakan Indonesia terhadap penjajahan dan imperialisme sebagai bagian dari prinsip yang diwariskan para pendiri bangsa. Baginya, diplomasi Indonesia harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional tanpa mengharuskan negara berpihak kepada kekuatan tertentu. Maka, kemitraan BADR perlu ditempatkan sebagai kerja sama untuk meningkatkan kemampuan pertahanan, bukan sebagai langkah untuk bergabung dengan aliansi militer yang membatasi kebebasan Indonesia dalam menentukan sikap. Dengan demikian, hubungan strategis dengan negara mitra dapat berkembang tanpa mengorbankan kedaulatan nasional.
Pendekatan diplomasi yang mengutamakan hubungan baik dengan berbagai negara juga telah diupayakan Prabowo sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Prinsip bertetangga baik tersebut menjadi landasan untuk memperluas kerja sama internasional sekaligus menjaga ruang diplomasi Indonesia tetap terbuka. Keberhasilan diplomasi tidak cukup diukur dari banyaknya kesepakatan yang ditandatangani, tetapi juga dari manfaat nyata bagi penguatan industri, peningkatan teknologi, dan pemeliharaan stabilitas kawasan.
Keberhasilan pemerintah selama setahun dapat dinilai dari kemampuannya menerjemahkan kebijakan strategis menjadi hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Perluasan kemitraan pertahanan dapat menjadi bagian dari capaian tersebut saat disertai langkah nyata untuk memperkuat industri dalam negeri, meningkatkan kualitas tenaga kerja, membuka lapangan pekerjaan, dan memastikan penggunaan anggaran secara bertanggung jawab. Karena itu, pemerintah selalu mengawal setiap kesepakatan agar menghasilkan kemajuan yang terukur, bukan sekadar pencapaian administratif dalam hubungan internasional.
Kemitraan BADR merupakan peluang penting bagi Indonesia untuk membangun pertahanan yang mandiri, modern, dan berdaya saing. Masyarakat juga turut mendorong kebijakan pertahanan yang transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan bangsa. Dengan mempertahankan politik luar negeri bebas aktif sekaligus meningkatkan kemampuan produksi nasional, Indonesia dapat memperkuat pertahanan tanpa kehilangan kemandirian dalam menentukan arah diplomasi.
)* penulis merupakan pengamat kebijakan militer
