Oleh: Dwi Saputri)*
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi tantangan serius bagi kelestarian lingkungan di Indonesia, terutama di kawasan gambut yang rentan terbakar saat mengalami kekeringan. Dampaknya tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi akibat kabut asap. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah adalah pembasahan kembali lahan gambut sebagai solusi jangka panjang untuk menjaga kelembapan tanah dan menekan risiko kebakaran berulang.
Lahan gambut membutuhkan perhatian khusus karena memiliki lapisan tanah organik yang dapat menyimpan air sekaligus menjadi bahan bakar ketika mengalami kekeringan. Ketika muka air tanah menurun, gambut menjadi lebih mudah terbakar. Bahkan, api dapat merambat hingga ke lapisan bawah permukaan sehingga sulit dideteksi dan dipadamkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa menjaga kelembapan gambut merupakan salah satu langkah penting untuk menekan risiko kebakaran berulang.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat mengatakan penguatan pengendalian karhutla perlu dilakukan melalui upaya pemadaman dan pencegahan secara berkelanjutan. Salah satunya dengan mengembangkan inovasi pembasahan kembali lahan gambut melalui sistem pembalikan aliran air serta pemanfaatan aliran sungai, pompa, dan sekat kanal untuk menjaga ekosistem gambut tetap basah.
Jumhur juga menegaskan bahwa menjaga kelembapan lahan gambut merupakan kunci utama mitigasi karhutla yang harus diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, seluruh pemegang izin usaha diwajibkan menjalankan langkah-langkah teknis pengelolaan tata air secara ketat di wilayah konsesi masing-masing. Kebijakan ini penting mengingat pengelolaan gambut tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan tanggung jawab bersama dari seluruh pihak yang memiliki aktivitas di kawasan tersebut.
Upaya menjaga kelembapan gambut juga didukung pembangunan infrastruktur hidrologi. Hingga saat ini, telah dibangun 34.989 unit sekat kanal di areal gambut seluas sekitar 4,15 juta hektare yang dikelola oleh 314 perusahaan. Sementara itu, di kawasan masyarakat, kawasan hutan, dan wilayah penyangga telah dibangun 8.857 unit sekat kanal, dengan kebutuhan tambahan sekitar 17.394 unit untuk mengoptimalkan fungsi hidrologi gambut secara menyeluruh.
Pembangunan infrastruktur tersebut perlu diikuti pemeliharaan dan evaluasi secara berkala agar dapat berfungsi optimal. Sekat kanal yang rusak atau tidak terawat berpotensi mengurangi efektivitas pengaturan tata air. Dengan demikian, keberhasilan pembasahan gambut tidak hanya ditentukan oleh jumlah infrastruktur yang dibangun, tetapi juga konsistensi pengelolaan dan pengawasannya.
Dalam hal ini, KLH/BPLH terus memperkuat pembinaan dan pengawasan kepatuhan perusahaan melalui pemantauan kondisi hidrologi gambut serta pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Berdasarkan data terbaru, sebanyak 413 perusahaan telah melakukan inventarisasi karakteristik ekosistem gambut, 379 perusahaan masuk dalam pemantauan PROPER, dan 319 perusahaan telah memiliki dokumen pemulihan fungsi ekosistem gambut. Langkah ini menjadi bagian penting untuk memastikan kegiatan usaha tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.
Selain pengawasan terhadap perusahaan, keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat juga menjadi faktor penting. Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), Satyawan Pudyatmoko menjelaskan bahwa pemerintah saat ini berfokus memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah dalam pemetaan wilayah prioritas. Infrastruktur seperti sekat kanal dan sumur bor di kawasan gambut kritis terus diperbaiki, sembari mendorong peran desa sebagai benteng utama pengendalian karhutla.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan karhutla membutuhkan sistem pengelolaan yang terintegrasi. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut perlu dilibatkan dalam pemantauan kondisi lingkungan, pelaporan titik api, serta pemeliharaan sarana pembasahan. Dengan dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, upaya pencegahan dapat dilakukan lebih cepat sebelum kebakaran meluas.
Dari sisi teknologi, Dosen Teknik Lingkungan Universitas Airlangga (UNAIR), Danar Arifka Rahman menilai penanganan kebakaran di lahan gambut harus menjangkau lapisan bawah permukaan tanah. Hal ini karena api tidak hanya membakar vegetasi di permukaan, tetapi juga dapat menjalar di dalam lapisan gambut. Ia juga menilai restorasi gambut secara berkelanjutan yang didukung pemantauan satelit dan pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini sebagai solusi teknologi yang menjanjikan dalam penanggulangan karhutla.
Pemanfaatan teknologi tersebut dapat memperkuat sistem peringatan dini dan membantu menentukan wilayah yang membutuhkan penanganan lebih cepat. Namun, teknologi tetap perlu berjalan beriringan dengan perbaikan tata kelola air, pengawasan aktivitas perusahaan, serta pemulihan ekosistem gambut. Tanpa langkah-langkah tersebut, upaya penanganan berisiko hanya berfokus pada dampak kebakaran tanpa menyelesaikan penyebab utamanya.
Berbagai langkah yang dilakukan pemerintah patut diapresiasi sebagai bagian dari penguatan perlindungan ekosistem gambut. Ke depan, konsistensi pembasahan lahan, pemeliharaan infrastruktur hidrologi, pengawasan perusahaan, dan pelibatan masyarakat perlu terus ditingkatkan. Pencegahan karhutla bukan pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam satu musim, melainkan membutuhkan komitmen jangka panjang. Dengan menjaga gambut tetap basah dan memulihkan fungsi ekologisnya, risiko kebakaran dapat ditekan sekaligus melindungi lingkungan serta masyarakat dari dampak kabut asap.
)* Pemerhati isu sosial – ekonomi
