Oleh : Antonius Utomo
Pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk membangun sistem perlindungan sosial yang semakin tepat sasaran melalui pembenahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini menjadi penting karena keberhasilan program bantuan sosial bukan hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang disiapkan negara, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
DTSEN menjadi fondasi penting dalam upaya tersebut. Dengan data yang semakin akurat, mutakhir, dan terintegrasi, pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh bantuan, siapa yang kondisinya sudah membaik, serta siapa yang justru membutuhkan intervensi lebih besar. Artinya, pembenahan DTSEN bukan sekadar pekerjaan administratif, melainkan bagian dari usaha menghadirkan negara secara lebih nyata di tengah masyarakat.
Pemerintah menyadari bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah dengan cepat. Sebuah keluarga yang sebelumnya berada dalam kondisi rentan dapat mengalami peningkatan kesejahteraan, sementara keluarga lain dapat tiba-tiba kehilangan sumber pendapatan dan masuk ke kelompok yang membutuhkan perlindungan. Karena itu, data penerima bantuan tidak dapat diperlakukan sebagai daftar yang bersifat permanen.
Menteri keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah sebenarnya telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk DTSEN dan sensus ekonomi yang berkaitan dengan pendataan masyarakat dengan anggaran mencapai hampir Rp 7 triliun. pemerintah juga telah memenuhi permintaan tambahan anggaran dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal tahun. Tambahan anggaran tersebut diberikan untuk memastikan kualitas DTSEN dapat diperbaiki.
Kementerian Sosial dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya pemutakhiran data secara berkelanjutan. Pemerintah mendorong pemutakhiran DTSEN dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi harus terus diperbarui karena setiap hari terjadi perubahan, mulai dari kelahiran, kematian, perpindahan domisili, perubahan pekerjaan hingga perubahan tingkat kesejahteraan keluarga.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan pemerintah terus memantau keluhan masyarakat terkait peringkat desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Gus Ipul mengatakan Kementerian Sosial setiap hari berkomunikasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang melakukan sensus ekonomi di lapangan dalam penetapan peringkat desil tersebut.
Kehadiran mekanisme koreksi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik. Masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak tercermin dengan tepat dalam data dapat mengajukan pembaruan melalui aplikasi Cek Bansos. Proses tersebut tetap melalui tahapan pengajuan, verifikasi, dan validasi sehingga perubahan data tidak dilakukan secara sembarangan. Masyarakat dapat mengajukan perubahan desil dengan melengkapi sejumlah data dan dokumen pendukung.
Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pendataan. Justru, kesalahan yang ditemukan dijadikan bahan untuk memperbaiki sistem. Pendekatan semacam ini penting karena tujuan akhir DTSEN bukan sekadar menghasilkan angka statistik yang rapi, melainkan memastikan kebijakan pemerintah menyentuh manusia yang tepat.
Pembenahan juga diperlukan karena persoalan ketidaktepatan sasaran sebelumnya memang menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan sosial. Kementerian Sosial melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pendataan penerima manfaat setelah adanya temuan mengenai masih banyaknya bantuan yang tidak tepat sasaran.
Dalam konteks tersebut, perbaikan DTSEN seharusnya dipandang sebagai proses yang positif. Pemerintah sedang membangun sistem yang memungkinkan bantuan bergerak lebih dinamis mengikuti kondisi masyarakat. Penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria dapat keluar dari daftar, sementara keluarga yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh kesempatan untuk mendapatkan bantuan.
Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam program bantuan sosial. Data sosial ekonomi yang semakin akurat juga dapat menjadi dasar bagi berbagai program pemerintah lainnya. DTSEN menjadi rujukan dalam perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, terutama untuk memastikan kelompok miskin, miskin ekstrem, dan masyarakat di daerah tertinggal menjadi prioritas.
Hal ini memperlihatkan bahwa DTSEN memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar menentukan penerima bansos. Data yang baik dapat membantu negara menyusun kebijakan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, perlindungan sosial, hingga program pengentasan kemiskinan secara lebih terarah.
Karena itu, pembenahan DTSEN merupakan bentuk kehadiran pemerintah yang patut diapresiasi. Negara tidak hanya hadir ketika bantuan dibagikan, tetapi juga hadir sejak proses memastikan siapa yang membutuhkan, memeriksa perubahan kondisi masyarakat, membuka ruang koreksi, hingga memperbaiki sistem ketika ditemukan kekurangan.
Pada akhirnya, ketepatan data adalah bagian dari keadilan sosial. Bantuan yang diterima oleh mereka yang berhak akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi masyarakat sekaligus membuat anggaran negara digunakan secara lebih efektif. Dengan DTSEN yang terus diperbaiki dan partisipasi masyarakat yang semakin terbuka, harapannya tidak ada lagi keluarga rentan yang luput dari perhatian dan tidak ada pula bantuan negara yang tersalurkan kepada pihak yang sebenarnya sudah tidak membutuhkan.
Pembenahan ini memang membutuhkan proses dan kerja bersama. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga terkait, serta masyarakat memiliki peran masing-masing. Namun, arah yang sedang dibangun sudah jelas: menghadirkan perlindungan sosial yang lebih akurat, transparan, adaptif, dan manusiawi. Dengan data yang semakin baik, negara dapat membantu dengan cara yang semakin tepat.
)*Pengamat Kebijakan Publik
