Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyiapkan penambahan tenaga ahli gizi dan dokter dalam struktur Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar kesehatan dan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan dewan pengarah dalam struktur organisasi BGN akan diisi oleh kalangan profesional yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan dan gizi. Kehadiran para pakar tersebut diharapkan mampu memberikan panduan strategis dalam penyelenggaraan program MBG secara berkelanjutan.
“Baik di SOTK dari BGN ada dewan pengarah di dewan pengarah akan kami isi dengan profesi ahli gizi dan dokter anak nanti yang akan meng-guideline kami mungkin di antara tujuh orang itu, lima dari pakar gizi,” ujar Nanik.
Menurutnya, penguatan sumber daya manusia penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan gizi nasional. Selain membentuk dewan pengarah yang diisi para ahli, BGN juga akan melakukan refocusing penerima manfaat agar bantuan gizi lebih tepat sasaran dan diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
BGN juga akan memperketat pengawasan terhadap kualitas makanan dan operasional dapur penyedia MBG melalui sistem penilaian dan grading terhadap seluruh fasilitas yang telah beroperasi. Mekanisme tersebut diharapkan dapat menjaga standar keamanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas layanan di setiap daerah.
Upaya pembenahan tersebut mendapat dukungan penuh dari Kementerian Kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pihaknya siap mendukung empat langkah strategis yang disiapkan BGN dalam menata ulang pelaksanaan Program MBG.
Empat langkah tersebut meliputi refocusing penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, pembenahan dapur yang telah beroperasi, serta penyusunan skema baru pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Silakan siapa pun yang dipilih, kami menyiapkan yang terbaik, silakan Ibu yang memutuskan,” kata Menteri Budi Gunadi Sadikin.
Kementerian Kesehatan telah menyiapkan tenaga ahli kesehatan dan gizi anak yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan program. Sinergi antarinstansi ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan sekaligus memastikan setiap menu yang disajikan memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.
Dengan penguatan kelembagaan, dukungan tenaga profesional, serta evaluasi menyeluruh terhadap operasional dapur, pemerintah optimistis Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas kesehatan serta pemenuhan gizi masyarakat Indonesia. (*)
